TUGAS TERSTRUKTUR 6 : POLITIK KEKUASAAN DAN KEADILAN HAM : SIAPA YANG MENGENDALIKAN NARASI KEBENARAN ?
POLITIK KEKUASAAN DAN KEADILAN
HAM : SIAPA YANG MENGENDALIKAN NARASI KEBENARAN ?
Abstrak
Kekuasaan politik berarti bahwa seseorang atausekelompok orang memegang hak atau kuasa dalampemerintahan suatu negara. Adanya politik didasari oleh tigahal, yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. keadilanadalah sifat atau perbuatan yang adil, yang artinya sama berat, tidak memihak, memihak pada yang benar, berpegang padakebenaran dan tidak sewenang-wenang nya, sedangkan HAM(Hak Asasi Manusia) yaitu hak yang melekat pada diri setiapmanusia, seperti hak untuk hidup.
Narasi kebenaran merupakan sebuah fakta (kebenaran) yang memberikan makna pada kenyataan lingkungan social dan jugapada kebijakan politik. Umumnya narasi kebenaran dibentukdan dikendalikan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, sepertipemerintah, influencer, media massa, media social.
Kata kunci : Politik kekuasaan, keadilan HAM, kebenaran
I. Pendahuluan
kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasaldari bahasa Yunani Politeia. Kekuasaan politik berarti bahwaseseorang atau sekelompok orang memegang hak atau kuasadalam pemerintahan suatu negara. Dengan kekuasaan ini, mereka dapat melakukan hal baik atau buruk karena merekamemiliki hak dan kuasa atas orang lain. Adanya politikkekuasaan didasarkan oleh tig hal, yaitu
Menurut KBBI, keadilan adalah sifat atau perbuatan yang adil, yang artinya sama berat, tidak memihak, memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenangnya, sedangkan HAM (Hak Asasi Manusia) yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia, seperti hak untuk hidup.
II. Permasalahan dan pembahasan
Narasi kebenaran yang dimaksud di sini merupakansebuah fakta (kebenaran) yang memberikan makna padakenyataan lingkungan social dan juga pada kebijakanpolitik. Siapa yang mengendalikan hal tersebut? Narasikebenaran dibentuk, dipertahankan, dan dikendalikan olehpihak yang memiliki kekuasaan atas informasi.
Michel Foucault menjelaskan bahwa setiap masyarakatmemiliki “rejimkebenarannya” sendiri, dengan kata lain yang berkuasa bukan hanya menentukan hukum ataukebijakan, tetapi juga menentukan apa yang dianggapbenar.
Beberapa pihak yang memiliki kekuasaan atas informasiyaitu:
III. Kesimpulan dan saran
Kesimpulan
Menurut pembahasan tersebut, narasi kebenaran dalampolitik kekuasaan dan social HAM sering kali dikendalikan olehrelasi kekuasaan antara pemerintah, media massa, media social, atapun tokoh berpengaruh. Hal ini lah yang akan membentukpandangan tentang apa yang benar dan salah. Dalam era digital, kekuasaan atas kebenaran semakin kompleks karena maraknyateknologi dan informasi yang public terima tanpa adanyapenyaringan yang membuat public bingung mana pandanganyang benar dan salah. Oleh karena itu, kesadaran kritismasyarakat menjadi sangat penting untuk membongkar strukturkebenaran.
Saran
Berdasarkan topic yang dibahas, saran saya masyarakatharus bisa meningkatkan literasi dengan kritis terhadapinformasi yang beredar di media social hal ini dilakukan agar masyarakat bisa membedakan fakta dan hoax serta tidak mudahdi adu domba. Di era digital ini masyarakat juga bisa ikutberperan aktif dalam membangun narasi positif denganmenyebarkan kebenaran, dan persatuan serta membuat kontenyang tidak menyesatkan masyarakat luas.
IV. Daftar pustaka
Foucalt, M. (1980). Power/knowledge: selected interviews and other writings, 1972-1977 (C. Gordon, Ed.). pantheon Books.
Gramedia. (n.d.). Teori kekuasaan: Pengertian, legitimasi, dansumber kekuasaan. Gramedia Literasi.
Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing consent: the political economy of the mass media. Pantheon Books.
Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiRepublik Indonesia. (n.d). Keadilan. Dalam Kamus BesarBahasa Indonesia (KBBI).

Komentar
Posting Komentar